Penjagaan ketat tersebut memicu kekhawatiran adanya ancaman serius, termasuk dugaan potensi pembakaran gedung Kejaksaan, baik di pusat maupun di daerah.
Jaksa Agung ST Burhanuddin, dalam pernyataannya kepada anggota DPR RI, belum lama ini menjelaskan alasan utama di balik alasan jaksa agung dijaga TNI bersenjata di Kejagung. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengusut keterlibatan oknum petinggi Korps Brimob dalam kasus pertambangan dan lahan kelapa sawit.
“Kemarin-kemarin itu ada oknum Brimob. Kami sudah serahkan ke Polri, dan tidak lagi memonitor perkembangan kasusnya. Namun kami tidak tinggal diam. Kami akan menyelidiki siapa pihak yang berada di balik oknum Brimob tersebut,” ujar Burhanuddin menegaskan.
Lebih lanjut, ia juga membeberkan bahwa dirinya pernah ditawari suap sebesar Rp. 2 triliun oleh seorang oknum jenderal militer, namun ia menolak tawaran tersebut.
Menurutnya, hal tersebut diduga kuat berkaitan dengan kasus timah yang telah merugikan negara hingga mencapai Rp. 300 triliun.
Peringatan kepada Konglomerat.
Secara terpisah, seorang praktisi intelijen yang tidak disebutkan namanya menyampaikan bahwa pemanggilan sejumlah konglomerat oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak ditujukan untuk mendukung kelompok penguasa modal tertentu. Sebaliknya, langkah tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan agar rakyat tidak merasa terintimidasi oleh kekuatan oknum di institusi TNI maupun Polri.
(Tim Red).
