Inspirasicakrawala.com
Jember — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus berupaya mengoptimalkan peluang memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat. Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat pemenuhan berbagai indikator kinerja dan kelengkapan administrasi, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Upaya itu ditunjukkan melalui kunjungan kerja jajaran Pemkab Jember ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Rombongan dipimpin Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, bersama jajaran lintas sektor yang terdiri atas BPKAD, Dinas Sosial, Bapperida, serta TP3D. Rombongan diterima Kepala Subdirektorat Sosial dan Budaya Ditjen Bangda Kemendagri, Wahyu Suharto.
Akhmad Helmi Luqman mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari konsultasi Pemkab Jember terkait kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi daerah untuk memperoleh alokasi insentif fiskal.
Menurutnya, salah satu indikator penting yang menjadi perhatian adalah kinerja pemerintah daerah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.
“Pemerintah pusat mengalokasikan insentif anggaran bagi daerah yang berkomitmen kuat serta menunjukkan kinerja nyata dalam menurunkan angka kemiskinan. Atas arahan Bapak Bupati, kami hadir langsung untuk berkonsultasi mengenai kelengkapan dokumen dan regulasi pendukung yang harus dipenuhi,” ujar Helmi.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah evaluasi teknis dan kelengkapan administrasi yang perlu diperkuat. Karena alokasi insentif fiskal tahun anggaran 2026 telah ditetapkan, Pemkab Jember kini mempersiapkan diri untuk membidik alokasi insentif pada tahun anggaran 2027.
Helmi menegaskan, upaya tersebut tidak hanya menyangkut pelaksanaan program di lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan dokumentasi yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Penguatan ini tidak hanya dilakukan pada aspek aksi atau gerakan nyata di lapangan, tetapi juga harus dibarengi dengan kerapian dokumen pendukung yang membuktikan keseriusan Pemkab Jember dalam menangani kemiskinan secara akuntabel,” katanya.
Sementara itu, jajaran Pemkab Jember yang dipimpin Kepala Dinas Sosial juga melakukan kunjungan ke Badan Pusat Statistik (BPS) RI. Pertemuan tersebut membahas pemutakhiran data serta proses verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan, khususnya kelompok Desil 1 dan Desil 2.
Pemutakhiran data tersebut diharapkan dapat memperkuat ketepatan sasaran berbagai program intervensi sosial yang dilaksanakan Pemkab Jember.
Dengan penguatan data, program penanganan kemiskinan diharapkan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dan intervensi pemerintah.
(Rahmat).
.jpg)
