Jakarta, Inspirasicakrawala.com
Mengingat kepadatan kegiatan Presiden Prabowo Subianto, jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wapres baru digeser jadi 9 Desember 2026. MPR telah membentuk tim ad hoc dan verifikasi berkas.
Presiden Prabowo Subianto telah menjawab surat yang dilayangkan pimpinan MPR terkait permintaan untuk menyetorkan 2 nama calon wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengatakan surat balasan Presiden itu menjelaskan kegiatan Presiden sangat padat. Mengingat paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna yang direncanakan 2 Desember 2026 atau 18 November 2026 Presiden harus menyerahkan 2 nama kandidat calon Wapres baru.
Masih dalam surat itu, Muzani mengatakan Presiden butuh waktu untuk menyiapkan 2 nama calon Wapres. Presiden perlu membahasnya dengan partai politik (Parpol) pengusul Prabowo-Gibran dalam pemilu 2024 lalu. Berbagai tokoh juga disebut diminta pertimbangannya oleh Presiden.
“Karena itu dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal Rabu 9 Desember 2026, mundur satu minggu,” ujarnya kepada awak media, Senin (16/11/2026) kemarin.
Pimpinan MPR melalui rapat gabungan dengan kelompok DPD telah menyetujui usulan Presiden Prabowo mengenai mundurnya waktu sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wapres sekaligus pemilihan, pelantikan, dan pengesahan. Selain itu Muzani menjelaskan rapat gabungan MPR-DPD telah membentuk tim ad hoc yang dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu didampingi 2 orang wakil tim ad hoc. Total keanggotaan tim ad hoc 36 orang terdiri dari anggota fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD.
Kemudian Wakil Ketua MPR dari fraksi partai Nasional Demokrat (NasDem) Lestari Moerdijat ditunjuk sebagai koordinator tim verifikasi berkas calon Wapres. Ketua tim verifikasi berkas diampu Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman didampingi sekretaris dari Fraksi PDIP. Muzani berpendapat hal ini sebagai kali pertama praktik penyelenggaraan ketatanegaraan terkait pengisian kekosongan jabatan Wapres sejak bergulirnya reformasi 1998.
Panitia ad hoc menurut Muzani akan mengatur mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna termasuk bagaimana memilih salah satu dari 2 nama calon Wapres yang disodorkan Presiden. Begitu pula dengan kebutuhan tim medis untuk memeriksa kesehatan calon Wapres, secara teknis bakal disiapkan tim verifikasi yang telah dibentuk MPR.
“Tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan detail termasuk ijazah dan seterusnya. Akan tetapi Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan,” ujar Muzani.
Sebelumnya, akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan syarat dan kriteria calon Wapres dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 4 huruf e UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketentuan ini menyebut pengusulan 2 calon Wapres kepada MPR merupakan prakarsa Presiden.
(Tim Red).

