Jakarta || Inspirasi Cakrawala.com_.
Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. baru saja menandatangani sesuatu yang tidak lazim dalam sejarah parlemen Indonesia (27-08-2026).
Bersama sejumlah pimpinan DPR, ia membubuhkan tanda tangan di atas surat komitmen yang menyatakan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan baik sebagai pimpinan maupun anggota DPR RI apabila Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tidak disahkan dalam sidang paripurna paling lambat 15 Desember 2026.
Surat itu lahir karena ribuan orang dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, datang ke Senayan dan tidak mau pulang sebelum ada kepastian yang tercatat di atas kertas.
Sehari kemudian, Jumat 28 Agustus 2026, akun Facebook resmi Dasco mengunggah sebuah foto dengan kalimat yang berdiri sendiri tanpa penjelasan panjang: tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada amanah untuk menjaga persatuan Indonesia.
Kalimat itu bisa dibaca sebagai refleksi. Bisa juga dibaca sebagai pengingat diri sendiri. Atau sebagai pesan kepada publik bahwa ia memahami berat jabatan yang sedang ia emban, persis di saat publik sedang mengukur seberapa serius komitmen yang kemarin ditandatanganinya.
Sufmi Dasco Ahmad bukan politikus yang baru kemarin mengenal tekanan publik. Ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pakuan pada 1 Desember 2022 di Sentul International Convention Centre, Bogor, dalam sebuah sidang senat terbuka yang dihadiri Prabowo Subianto yang kala itu masih menjabat Menteri Pertahanan, Ketua DPR Puan Maharani, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Kini ia menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, salah satu posisi paling strategis dalam mekanisme legislasi nasional termasuk nasib RUU Perampasan Aset yang sudah bertahun-tahun tertahan di Senayan.
Yang membuat surat komitmen 27 Agustus 2026 itu bukan sekadar dokumen biasa adalah klausul mundurnya. Pimpinan DPR tidak hanya berjanji mengesahkan undang-undang mereka secara eksplisit menyatakan siap kehilangan kursi jika gagal.
Dasco menegaskan hal itu secara terbuka di hadapan media dan ribuan pendemo yang masih berdiri di luar gedung. Bagi AMPB, surat itu adalah jaminan.
Bagi sebagian pengamat, itu adalah taruhan yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah DPR modern Indonesia.
Kini kalimat yang Dasco unggah di hari berikutnya itu menggantung di ruang publik.
Persatuan Indonesia, amanah, jabatan tiga kata yang selalu terdengar indah di bibir siapapun yang memegang kekuasaan. Ujian sesungguhnya baru akan tiba pada 15 Desember 2026.
(Red).
