Jakarta || Inspirasi Cakrawala.com_.
Rencana pengerahan batalyon tempur TNI untuk membantu menangani aksi begal di Jakarta memicu gelombang kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.
“Pelibatan TNI dalam penanganan kriminalitas sipil seperti begal berpotensi melahirkan pendekatan represif,” tegas koalisi. Kritik itu muncul setelah Kodam Jaya menyatakan batalyon tempur akan ikut dilibatkan dalam patroli bersama guna menekan kejahatan jalanan.
Koalisi juga menyoroti semakin kaburnya batas antara fungsi pertahanan negara dan urusan keamanan sipil.
Mereka mengingatkan bahwa reformasi pasca-1998 dibangun untuk memastikan militer fokus pada pertahanan, bukan kembali masuk terlalu jauh ke ruang sipil seperti tahun 1998.
Di tengah maraknya kasus begal yang meresahkan rakyat, perdebatan pun melebar.
Sebagian besar mendukung langkah tegas demi rasa aman, sementara yang lain mempertanyakan: ketika kejahatan jalanan ditangani pasukan tempur, apakah ini solusi, atau justru tanda bergesernya batas yang dulu pernah diperjuangkan?
Saat awak Media Inspirasi Cakrawala.com mewawancarai beberapa orang warga yang melintas dijalan, tentang turunnya TNI melaksanakan Patroli keliling dijalan menjaga keamanan Ibukota, mereka menjawab:
"Sangat mendukung dan setuju dengan kebijakan Pimpinan TNI yang peduli dengan keamanan khusus nya di Ibukota Jakarta, sehingga kita sebagai warga biasa merasa aman dan terhindar dari tindak kejahatan".
Namun apapun alasannya dari yang tidak mendukung ternyata lebih banyak yang mendukung, banyak komentar dari masyarakat merasa senang dan bahagia dengan turunnya TNI dijalan melaksanakan Patroli di Ibukota Jakarta membantu tugas Polri dalam menjaga keamanan, yang mana sudah terbukti dapat menurunkan angka kejahatan di Ibukota Jakarta.
Sesuai ketentuan perundang-undangan yang termasuk amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 atau revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta dilandasi permintaan resmi dari pihak kepolisian.
Bahkan bukan hanya di Ibukota Jakarta saja tetapi menyeluruh keseluruhan wilayah NKRI baik di Kota maupun di Desa Perdalaman dilaksanakan Patroli dari pihak TNI agar masyarakat merasa aman dan terhindar dari tindak kejahatan apapun.
Dalam konteks OMSP, TNI juga memiliki tugas membantu pemerintah daerah dan membantu Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama ketika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan penguatan kehadiran negara di lapangan.
Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
(Tim Red).
